Deli Journal of Law, Development, Economics, Values & Institutions
DJLDEVI (Deli Journal of Law, Development, Economics, Values & Institution) adalah jurnal ilmiah multidisipliner yang mewadahi gagasan kritis tentang hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, dan kelembagaan. Terbit dua kali setahun (Maret & Oktober), jurnal ini terbuka untuk akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil, dengan sistem open access dan peer review ketat. DJLDEVI berkomitmen menjadi ruang akademik yang jujur dan inklusif demi keadilan dan kemanfaatan masyarakat. Pelajari selengkapnya.
All articles published in the Deli Journal of Law, Development, Economics, Values & Institution (DJLDEVI) are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). As long as appropriate credit is given to the original author(s) and the journal. © Author(s) retain copyright of their work. More info: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pengakhiran Sepihak Perjanjian Waralaba sebagai Perbuatan Melawan Hukum: Studi Putusan MA No. 5897K/PDT/2024
Paper ini menganalisis pengakhiran sepihak perjanjian waralaba sebagai perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5897 K/Pdt/2024. Permasalahan difokuskan pada ketentuan berakhirnya perjanjian waralaba, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, dan pertimbangan hakim dalam menilai pengakhiran sepihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa KUHPerdata, peraturan waralaba, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakhiran perjanjian waralaba sebagai perjanjian timbal balik harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan sebagaimana Pasal 1266 dan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Pengakhiran sepihak tanpa prosedur yang sah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Implikasinya, klausul pengesampingan Pasal 1266 tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan sepihak yang bertentangan dengan itikad baik.
Copyright (c) 2026 Marshella Maba Serfina tarigan, Dedi Harianto, Aflah Aflah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
Analisis Hukum Kerugian Penjual Akibat Pembatalan Pembayaran Cash on Delivery di Marketplace Shop Tokopedia
Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mempopulerkan metode pembayaran tunai di tempat (Cash on Delivery/COD), namun metode ini menimbulkan permasalahan pembatalan sepihak oleh pembeli yang merugikan penjual di marketplace shop Tokopedia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, faktor penyebab, dampak kerugian, dan mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan COD pada Shop Tokopedia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan 5 penjual, dan kuesioner kepada 308 pembeli di Shop Tokopedia, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pembatalan COD diatur dalam UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, PP No. 80/2019 tentang PMSE, UU No. 1/2024 tentang ITE, dan kontrak elektronik Tokopedia. Faktor penyebab pembatalan meliputi ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, pembeli tidak di tempat, ketiadaan dana, dan perubahan keputusan. Dampak kerugian mencakup biaya pengemasan tidak tergantikan, barang rusak, penurunan reputasi toko, dan kesulitan klaim ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi (fitur chat), mediasi (pusat resolusi), hingga jalur pengadilan.
Copyright (c) 2026 Natalya Omny Letare Siahaan, Puspa Melati Hasibuan, S.H., M.Hum., Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
The Role of the Medan City Government in Promoting Investment to Support the Development of Coffee Shop Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)
This paper examines the role of the Medan City Government in promoting regional investment to support the growth of coffee shop micro, small, and medium enterprises (MSMEs) as part of the creative economy subsector. The study is motivated by the rapid expansion of coffee shop businesses in Medan, which has not been matched by adequate regulatory support and investment facilitation. The research addresses the legal framework governing regional investment, the functional role of local government, and the key obstacles and remedial measures in implementation. It employs a normative and empirical juridical approach, using primary data from interviews and secondary data drawn from legislation and scholarly literature. The findings indicate that, although relevant legal bases and supporting programs are in place, implementation remains uneven and suboptimal. Limited outreach, weak inter-agency coordination, and the absence of a sector-specific approach constitute the principal constraints. Accordingly, strengthening institutional synergy, improving the quality of business assistance, and adopting sector-based policy design are necessary to foster an inclusive investment climate for coffee shop MSMEs.
Copyright (c) 2026 Zahri Akbar Varezy Rezy, T. Keizerina Devi Azwar, Afnila Afnila (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
Tanggung Jawab PT PLN atas Kesalahan Pencatatan Meter Listrik Pelanggan di ULP Helvetia Medan
Ketenagalistrikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab PT PLN (Persero). Sebagai penyedia jasa kelistrikan, PT PLN (Persero) berkewajiban untuk memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada pelanggan apabila terjadi kerugian akibat kesalahan pencatatan meteran listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kesalahan pencatatan meter listrik pelanggan dan bagaimana pertanggungjawaban PT PLN akibat kesalahan pencatatan meter. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan pedoman wawancara. Analisis bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan secara metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT PLN ULP Helvetia Medan dan petugas pencatat meter bersifat tidak langsung karena didasarkan perjanjian kerja antara PLN dengan perusahaan outsourcing. Tanggung jawab petugas pencatat meter yaitu mencatat pemakaian listrik pelanggan secara tepat yang akan menjadi dasar perhitungan tagihan listrik pelanggan. pertanggungjawaban PT PLN Helvetia Medan diwujudkan melalui pemberian ganti rugi berupa kompensasi kepada pelanggan yang mengalami kerugian.
Copyright (c) 2026 Blessti Elina Sinaga, Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum., Dr. Zulfi Chairi, S.H., M.Hum. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
Pertanggungjawaban Hukum Atas Kewajiban Pembayaran Royalti Pada Kasus Mie Gacoan Di Bali
This article discusses the legal protection of the use of music in commercial activities as part of the Intellectual Property Rights (IPR) regime. Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021, every business actor is required to obtain a license and pay royalties through the Collective Management Institution (LMK/LMKN) before using musical works publicly or commercially. This obligation is legally binding and creates a legal obligation between the user of the work and the copyright holder. Violations of these provisions can give rise to legal liability, both civil and criminal, as seen in the case of Mie Gacoan in Bali, where the company was required to pay royalties of IDR 2.2 billion for all outlets in Indonesia for using music without permission. This case shows that copyright infringement not only has an impact on legal aspects, but also brings financial and reputational consequences for business actors. Thus, this article emphasizes that regulations regarding licensing and royalty payments have an important role in realizing legal certainty, protection of the commercial value of copyrighted works, and increasing awareness and compliance of business actors with copyright regulations in Indonesia.
Copyright (c) 2025 Affila, Mulhadi, Abdullah Rosyidi Lumban Gaol, Syah Prida Indriani, Viely Yautarin Surbakti, Feyza Aisyah Humaira (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
Model Hukum Pertambangan di Indonesia dan Kanada: Antara Sentralisasi Kewenangan dan Keadilan Komunitas Lokal
Artikel ini menganalisis perbandingan model hukum pertambangan antara Indonesia dan Kanada dari perspektif distribusi kewenangan, mekanisme perizinan, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan komunitas lokal dan masyarakat adat. Indonesia menganut model hukum sentralistik yang berorientasi pada kemudahan investasi melalui deregulasi dan pemusatan kewenangan di pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 dan UU Cipta Kerja 2020. Meskipun memberikan kepastian hukum formal bagi investor, model ini menimbulkan ketimpangan dalam partisipasi masyarakat dan lemahnya akuntabilitas lingkungan. Sebaliknya, Kanada menerapkan sistem desentralistik yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah provinsi dan mewajibkan konsultasi bermakna dengan masyarakat adat melalui Crown’s Duty to Consult serta Impact and Benefit Agreements (IBAs). Selain itu, standar industri Towards Sustainable Mining (TSM) berperan penting dalam membangun transparansi, akuntabilitas sosial, dan kemitraan komunitas. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa desentralisasi partisipatif Kanada lebih menjamin keseimbangan antara kepastian investasi dan keadilan sosial-ekologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mengintegrasikan prinsip partisipasi komunitas, penegakan hukum lingkungan berbasis publik, dan inisiatif industri sukarela seperti TSM guna mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan inklusif.
Copyright (c) 2025 Ade Jona Prasetyo, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li., Dr. T. Keizerina Devi Azwar, S.H., CN., M.Hum., MH.Kes. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
Perlindungan Hukum Telematika terhadap Cyberbullying pada Anak di Media Sosial Indonesia
Perkembangan media sosial dapat meningkatkan risiko cyberbullying terhadap anak yang berdampak terhadap kesehatan mental dan tumbuh kembang anak. Permasalahannya, sejauh mana UU ITE 2024 dan UU Perlindungan Anak, melindungi anak korban cyberbullying; dan apa kendala penegakan dan perlindungan korban di tingkat praktik. Tujuannya, untuk menilai kecukupan pengaturan dan merumuskan arah perbaikan perlindungan terhadap anak korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan masih tersebar pada delik penghinaan/pencemaran, pengancaman, dan ujaran kebencian, sehingga tidak selalu dapat menindak beragamnya modus cyberbullying, diantaranya: flaming, harassment, impersonation, outing, exclusion, cyberstalking, dan kebutuhan layanan pemulihan anak korban. Penegak hukum sering terkendala terhadap pembuktian digital, anonimitas pelaku, dan rendahnya pelaporan korban. Koordinasi pelaporan dan pendampingan korban juga belum terstandardisasi. Perlindungan hukum yang ada belum komprehensif. Disarankan, untuk perkuat definisi dan mekanisme perlindungan anak, buat SOP pelaporan terpadu nasional, wajibkan respons cepat platform, dan integrasikan literasi digital, serta layanan psikologis anak korban.
Copyright (c) 2026 Grace Yosephine, Assoc. Prof. Dr. T. Keizerina Devi Azwar, S.H., CN., M.Hum., MH.Kes., Hilbertus Sumplisius M. Wau, S.H., M.Kn., MH.Kes. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Promosi Binary Option Binomo sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi Digital di Indonesia (Studi Putusan No. 1835/Pid.Sus/2022/PN.Mdn dan No. 1667/Pid.Sus/2022/PT.Mdn)
Fenomena promosi binary option Binomo yang dilakukan melalui media sosial telah menimbulkan kerugian finansial signifikan bagi masyarakat Indonesia dan menjadi bentuk baru kejahatan ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi binary option Binomo yang merugikan investor, dengan fokus pada penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1835/Pid.Sus/2022/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1667/Pid.Sus/2022/PT Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap dua putusan pengadilan tersebut, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian, bahwa promosi binary option dikualifikasikan sebagai tindak pidana perjudian daring dan penipuan berbasis transaksi elektronik. Pelaku promosi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mempengaruhi masyarakat untuk berinvestasi pada platform ilegal tanpa izin OJK, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baik sebagai pelaku utama maupun turut serta. Putusan PN dan PT Medan telah menegaskan penerapan asas lex specialis derogat legi generali, serta menempatkan perbuatan promosi sebagai tindak pidana ekonomi digital yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat dasar teoritis penerapan hukum pidana terhadap aktivitas ekonomi digital serta perlindungan hukum bagi investor di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Ayu Yolanda Siburian, Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum., Eva Syahfitri Nasution, S.H., M.H. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Debitur Pinjaman Online Ilegal Berdasarkan UU Pelindungan Data Pribadi dan Peran OJK Dalam Penanganannya
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai platform pinjaman online, namun juga memicu praktik pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat, khususnya melalui penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi oleh layanan pinjaman online ilegal, dengan studi kasus pada platform "Dana Amanah Bunga Rendah" yang diketahui menyalahgunakan data debitur tanpa persetujuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap regulasi yang berlaku, serta pedoman wawancara untuk memperkuat temuan. Analisis bersifat deskriptif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur telah diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, serta POJK 10/POJK.05/2022. OJK memiliki peran penting dalam pengawasan, namun upaya perlindungan masih terkendala oleh rendahnya literasi digital, terbatasnya kewenangan terhadap entitas ilegal, serta kurangnya edukasi publik mengenai bahaya pinjaman online ilegal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi oleh fintech ilegal.
Copyright (c) 2025 Sinta Sussanti Saragih, Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum., Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
Penerapan Asas Aegroti Salus Lex Suprema oleh Dokter terhadap Pasien BPJS Kesehatan Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan wajib dilaksanakan berdasarkan asas keselamatan pasien (Aegroti Salus Lex Suprema), di mana keselamatan pasien menjadi hukum tertinggi dalam praktik kedokteran. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas tersebut oleh dokter terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta mengidentifikasi kendala yuridis dan etik dalam pelaksanaannya di rumah sakit. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum kesehatan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas Aegroti Salus Lex Suprema telah diakomodasi dalam norma Pasal 5 dan Pasal 293 UU No. 17 Tahun 2023 yang mewajibkan tenaga medis untuk mendahulukan keselamatan pasien tanpa diskriminasi, termasuk bagi peserta BPJS. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya medis, beban administratif, dan ketimpangan fasilitas antara rumah sakit negeri dan swasta. Kesimpulannya bahwa penerapan asas keselamatan pasien belum sepenuhnya terwujud secara ideal, walaupun telah memiliki dasar hukum yang kuat. Kontribusi artike ini terhadap penguatan sistem hukum kesehatan melalui pengintegrasian asas keselamatan pasien sebagai kewajiban etik sekaligus norma yuridis dalam pelayanan BPJS Kesehatan.
Copyright (c) 2025 Allitya Falusia Abigail Manurung, Dedi Harianto, Utary Maharany Barus (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
Rekonstruksi Pengaturan Pembentukan Koperasi Merah Putih untuk Ketahanan Pangan di Indonesia
Koperasi Merah Putih dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi rakyat melalui pengelolaan sumber daya pangan secara kolektif dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, disertai analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur perkoperasian dan kebijakan ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pembentukan dan operasionalisasi koperasi. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan efektivitas kelembagaan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Sehingga, diperlukan rekonstruksi regulasi dengan menegaskan hierarki hukum melalui penerbitan peraturan di tingkat yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, yang mampu memberikan arah dan kepastian normatif. Notaris memiliki peran penting sebagai ‘gatekeeper’ dalam memastikan akta pendirian koperasi sesuai dengan prinsip hukum dan asas demokrasi ekonomi. Penelitian ini berkontribusi pada pembentukan model hukum koperasi yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap sistem pangan nasional, dengan mengintegrasikan nilai partisipatif, transparansi, serta akuntabilitas kelembagaan. Dengan demikian diharapkan menjadi dasar konseptual dalam penyusunan kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan ketahanan pangan di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Aria Roby Putra, Zahro Zainna Sahida (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
Perlindungan Hukum terhadap Pasien atas Informed Consent di RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pasien atas pelaksanaan Informed Consent di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli. Informed Consent merupakan bentuk persetujuan pasien yang diberikan secara sadar setelah memperoleh penjelasan lengkap dari tenaga medis mengenai diagnosis, risiko, manfaat, dan alternatif tindakan medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip hukum dalam Informed Consent serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui wawancara dengan tenaga medis dan penyebaran kuesioner kepada pasien bedah umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pasien belum memperoleh informasi secara lengkap dan komprehensif sebelum menandatangani formulir Informed Consent, yang berpotensi mengurangi perlindungan hak-hak pasien. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan waktu dokter, beban kerja yang tinggi, serta rendahnya tingkat pemahaman pasien terhadap istilah medis. Rumah sakit telah berupaya mengatasinya melalui pelatihan komunikasi medis, promosi kesehatan, dan peningkatan pengawasan internal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Informed Consent di RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli perlu diperkuat dengan peningkatan transparansi komunikasi medis dan penerapan mekanisme pengawasan hukum yang konsisten, guna menjamin perlindungan hukum yang adil, bermartabat, dan sesuai asas otonomi pasien.
Copyright (c) 2025 M. Azzam Al-ulya, Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum., Dr. Aflah, S.H., M.Hum. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0