Rekonstruksi Pengaturan Pembentukan Koperasi Merah Putih untuk Ketahanan Pangan di Indonesia

Reconstruction of the Regulations for the Establishment of Red and White Cooperatives for Food Security in Indonesia

Abstract

Koperasi Merah Putih dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi rakyat melalui pengelolaan sumber daya pangan secara kolektif dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, disertai analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur perkoperasian dan kebijakan ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pembentukan dan operasionalisasi koperasi. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan efektivitas kelembagaan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Sehingga, diperlukan rekonstruksi regulasi dengan menegaskan hierarki hukum melalui penerbitan peraturan di tingkat yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, yang mampu memberikan arah dan kepastian normatif. Notaris memiliki peran penting sebagai ‘gatekeeper’ dalam memastikan akta pendirian koperasi sesuai dengan prinsip hukum dan asas demokrasi ekonomi. Penelitian ini berkontribusi pada pembentukan model hukum koperasi yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap sistem pangan nasional, dengan mengintegrasikan nilai partisipatif, transparansi, serta akuntabilitas kelembagaan. Dengan demikian diharapkan menjadi dasar konseptual dalam penyusunan kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan ketahanan pangan di Indonesia.