Pengakhiran Sepihak Perjanjian Waralaba sebagai Perbuatan Melawan Hukum: Studi Putusan MA No. 5897K/PDT/2024
Keywords:
Franchise Agreement, Unilateral Termination, Unlawful ActsAbstract
Paper ini menganalisis pengakhiran sepihak perjanjian waralaba sebagai perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5897 K/Pdt/2024. Permasalahan difokuskan pada ketentuan berakhirnya perjanjian waralaba, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, dan pertimbangan hakim dalam menilai pengakhiran sepihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa KUHPerdata, peraturan waralaba, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakhiran perjanjian waralaba sebagai perjanjian timbal balik harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan sebagaimana Pasal 1266 dan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Pengakhiran sepihak tanpa prosedur yang sah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Implikasinya, klausul pengesampingan Pasal 1266 tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan sepihak yang bertentangan dengan itikad baik.
Downloads
References
Buku
Agustina, R. (2003). Perbuatan melawan hukum. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Amirudin & Asikin, Z. (2006). Pengantar metode penelitian hukum. Raja Grafindo Persada.
Anoeba, M. H. (2021). Perjanjian franchise (waralaba). Scopindo Media Pustaka.
Atsar, A. (2018). Hukum perikatan Indonesia: Dalam suatu pendekatan perbandingan hukum. RajaGrafindo Persada.
Badrulzaman, M. D. (2001). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Buku III tentang perikatan dengan penjelasan. Citra Aditya Bakti.
Badrulzaman, M. D. (2015). Hukum perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga: Yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan. Citra Aditya Bakti.
Fuady, M. (2003). Hukum perusahaan dalam paradigma hukum bisnis. Mandar Maju.
-----------. (2005). Perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer. Citra Aditya Bakti.
-----------. (2007). Hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis. Refika Aditama.
-----------. (2013). Hukum bisnis dalam teori dan praktek (Buku Kedua). Citra Aditya Bakti.
-----------. (2018). Hukum bisnis: Bentuk-bentuk perjanjian khusus dalam praktik. Citra Aditya Bakti.
Harahap, M. Y. (2009). Hukum perjanjian: Ditinjau dari segi hukum perdata. Sinar Grafika.
Hernoko, A. Y. (2008). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Laksbang Mediatama.
Ishaq. (2017). Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi. Alfabeta.
Karamoy, A. (2008). Peraturan waralaba Indonesia. Foresight Asia.
Khairandy, R. (2013). Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan. FH UII Press.
Kotler, P. & Keller, K. L. (2009). Manajemen pemasaran (Sabran, B. Penerjemah; Edisi 13, Jilid 1). Erlangga.
Mardani. (2018). Hukum waralaba di Indonesia: Teori dan praktik. Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2023). Metode penelitian hukum. Prenadamedia Group.
Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
Muhammad, A. (2010). Hukum perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Prodjodikoro, W. (2003). Hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum. Mandar Maju.
Rahman, A. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap terwaralaba dalam perjanjian waralaba di Indonesia (Skripsi). Universitas Indonesia.
Satrio, J. (2012). Wanprestasi menurut KUHPerdata, doktrin, dan yurisprudensi. Citra Aditya Bakti.
Sjahdeini, S. R. (2000). Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia.
Soekanto, S. (2008). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
Subekti, R. (2005). Hukum perjanjian. Intermasa.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Suharnoko. (2004). Hukum perjanjian: Teori dan analisa kasus. Kencana.
Sunggono, B. (2013). Metodologi penelitian hukum. Raja Grafindo Persada.
Sutedi, A. (2008). Hukum waralaba. Ghalia Indonesia.
Karya Ilmiah
Ali, M. & Hifni, M. (2025). Analisis yuridis terhadap pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata dalam kasus pengakhiran suatu perjanjian karena terjadinya wanprestasi. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.877
Andika, I. G. N. M. R., Mahendrawati, N. L. M. & Widiati, I. A. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap franchisee akibat pemutusan sepihak dalam perjanjian franchise. Jurnal Preferensi Hukum, 2(3), 491-495. https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3989.491-495
Ardiansyah, M. K., Marjon, D. & Mannas Y. A. (2023). Kewenangan hakim untuk melakukan intervensi dalam penyelesaian perkara perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan asas keseimbangan berkontrak. UNES Law Review, 6(1). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.969
Febrianti, B. R., Rahman, S. & Handayani, D. (2025). Analisis hukum akibat pemutusan sepihak dalam perjanjian waralaba. Legal Dialogica, 1(1). https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1511
Hariyani, R. (2020). Tinjauan yuridis perjanjian bisnis waralaba antara franchisor dan franchisee dalam dinamika perekonomian di Indonesia. Journal of Law, 6(2), 6. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5143/4906
Momuat, Y. V. (2014). Eksistensi dan akibat hukum pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/6563
Nasution, R. S. (2018). Analisis yuridis perjanjian usaha waralaba berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5(2). https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2185
Paramita, A. F. (2019). Makna ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian timbal balik yang dituangkan dalam akta notariil. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/176237
Tarihoran, R. E. & Samosir, K. (2024). Pertimbangan hakim menetapkan adanya itikad baik untuk menentukan perbuatan melawan hukum. Jurnal Profile Hukum, 2(2). https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3875/2977
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. 1848. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Pemerintah Republik Indonesia. 2024. Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba.
Kementerian Perdagangan RI. 2019. Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Marshella Maba Serfina tarigan, Dedi Harianto, Aflah Aflah (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
All articles published in the Deli Journal of Law, Development, Economics, Values & Institution (DJLDEVI) are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
As long as appropriate credit is given to the original author(s) and the journal.
© Author(s) retain copyright of their work.
More info: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
