Pelindungan Hukum Pengguna BRIZZI dan Tanggung Jawab Penerbit dalam Perkembangan Pengaturan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia
Keywords:
Legal protection, e-money, customers.Abstract
Penelitian ini menganalisis pengaturan pelindungan pengguna BRIZZI, dasar tanggung jawab penerbit, serta mekanisme pemulihan kerugian dalam perkembangan regulasi Bank Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan argumentasi deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat uang elektronik sebagai dana prabayar yang tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan tidak menghapus kewajiban penerbit untuk melindungi konsumen. Penilaian tanggung jawab harus membedakan saldo tertunda, kegagalan operasional, kehilangan kartu, dan kesalahan bersama berdasarkan bukti transaksi serta hubungan sebab akibat. PBI Nomor 6 Tahun 2026 memperbarui kerangka PBI Nomor 3 Tahun 2023 melalui penegasan tanggung jawab, pembuktian, dan pengendalian perjanjian baku. Pelindungan yang efektif memerlukan penelusuran transaksi bersama antarpenyelenggara, informasi yang mudah dipahami, serta penyelesaian pengaduan sesuai tenggat. Temuan ini memberikan dasar bagi pembagian risiko yang adil dan pemulihan kerugian pengguna BRIZZI secara terukur.
Downloads
References
Adam, Y. J., & Inkiriwang, T. J. (2025). Perlindungan hukum atas saldo uang elektronik yang hilang. Lex Prospicit, 3(1), 18–26. https://doi.org/10.19166/lp.v3i1.7743
Ahnert, T., Hoffmann, P., & Monnet, C. (2025). Payments and privacy in the digital economy. Journal of Financial Economics, 169, 104050. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2025.104050
Amalia, C., Gianne Poetry, E., Kono, M. K., Kusuma, D. A., & Kurniawan, A. (2022). Legal issues of personal data protection and consumer protection in Open API payments. Journal of Central Banking Law and Institutions, 1(2), 323–352. https://doi.org/10.21098/jcli.v1i2.19
Bajrektarevic, A. H., Pati, U. K., Towadi, M., & Pratama, A. M. (2022). Costumer explicit consent under Indonesian open banking regulations. Jambura Law Review, 4(2), 176–194. https://doi.org/10.33756/jlr.v4i2.15377
Braithwaite, J. (2026). Gross negligence in bank payments law. Oxford Journal of Legal Studies, 46(2), 308–337. https://doi.org/10.1093/ojls/gqag002
Chen, C. C.-h. (2025). Regulating consumer contracts with government-made templates: An examination of Taiwan’s approach to boilerplate forms. Asian Journal of Comparative Law, 20, 82–99. https://doi.org/10.1017/asjcl.2025.10009
Gajah, E. E., Fernando, F. F., Vadia, N., Ie, V. E., & Gumintang, G. G. (2023). Perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik (e-money) bermasalah ditinjau dari Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 2109–2120. https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5606
Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. CREPIDO, 1(1), 13–22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22
Mahardika, Z. P. (2025). Indonesia’s electronic money landscape: Between effectivity and inclusivity. Journal of Central Banking Law and Institutions, 4(1), 1–22. https://doi.org/10.21098/jcli.v4i1.253
Nazaruddin. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen electronic banking pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sigli. Syiah Kuala Law Journal, 3(3), 459–468. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12659
Pati, U. K., & Pratama, A. M. (2025). Indonesia’s open banking future: Designing effective regulatory approaches. Jambe Law Journal, 8(1), 27–60. https://doi.org/10.22437/home.v8i1.371
Prasetyo, A. J., Saidin, & Kamello, T. (2024). Perlindungan hukum konsumen tentang adanya klausula baku dalam kontrak elektronik antara konsumen dan pihak e-commerce (studi kasus pada e-commerce Shopee). Gorontalo Law Review, 7(2), 466–479.
Pratama, J. (2022). Peran Bank Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia pada era disrupsi digital. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(2), 836–847. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1352
Salsabila, S. S., & Sulistiyono, A. (2019). Urgensi dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran. Jurnal Privat Law, 7(2). https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39338
Samsul, I. (2013). Perlindungan konsumen jasa keuangan pasca pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Negara Hukum, 4(2), 153–166.
Sugarda, P. P., & Wicaksono, M. R. (2023). Enhancing the competitiveness of Indonesia’s financial services sector in the digital era through open banking: Lessons learned from the UK’s experience. Journal of Central Banking Law and Institutions, 2(1), 153–178. https://doi.org/10.21098/jcli.v2i1.63
Sulistyowati, D., Fuad, I. Z., & Ilham, M. (2024). Pembatasan dan pengalihan tanggung jawab bank penerbit atas produk uang elektronik: Perspektif hukum ekonomi syariah. El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law, 4(2). https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i2.9176
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (n.d.). Ketentuan umum BRIZZI. Diakses 28 Oktober 2026, dari https://www.bri.co.id/web/guest/other-term-brizzi
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 32 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Gusnia Roito Triwaty Sinaga, Dedi Harianto, Zulfi Chairi (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
All articles published in the Deli Journal of Law, Development, Economics, Values & Institution (DJLDEVI) are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
As long as appropriate credit is given to the original author(s) and the journal.
© Author(s) retain copyright of their work.
More info: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/





